Uu nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Uu nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Jika kamu sedang mencari artikel uu nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah terlengkap, berarti kamu telah berada di web yang tepat. Yuk langsung aja kita simak pembahasan uu nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah berikut ini.

Uu 32 Tahun 2004 Komisi Penyiaran Indonesia From yumpu.com

Kerajinan tangan dari rotan dan cara membuatnya Kit logo juventus dream league soccer 2019 Kenapa tidak bisa tanda tangan elektronik di akulaku Kelebihan dan kekurangan lenovo vibe p1 turbo Kelebihan dan kekurangan xiaomi mi max 2 Kepribadian apakah yang muncul pada sikap percaya diri

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus. Dalam Undang- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama DPRD pasal 136 ayat 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemerintahan daerah yang. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU No.

NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH I.

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. Penjelasan Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Lahirnya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengawali babakan baru sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Dari ketentuan mengenai kedudukan DPRD UU No32 tahun 2004 tersebut maka DPRD tidak lagi sebagai lembaga legislatif daerah tapi berkedudukan sebagi lembaga atau unsur dari pemerintahan daerah.

Source: kompaspedia.kompas.id

1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9 Jakarta Pusat 10710 Fax. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemerintahan daerah yang. Dalam Undang Nomor 23 Tahun 2014 pembentukan perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah pasal 236 ayat 2. Dokumen Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam format PDF ini merupakan produk hukum yang disahkan pada tanggal 15 Oktober 2004 di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang ini dilakukan penyesuaian melalui.

Lahirnya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengawali babakan baru sistem pemerintahan daerah di Indonesia.

NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah belum diatur mengenai pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus. Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kepada Dewan.

Source: ejournalwiraraja.com

NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH I. 072- 073 PUU-II2004 Pasal 57 ayat 1 sepanjang anak kalimat yang bertanggung jawab kepada DPRD. Lahirnya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengawali babakan baru sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Berdasarkan uu no 32 tahun 2004 pasal 1 angka 5 memberikan definisi otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Source: shopee.co.id

Terkait dengan UU ini saat ini sedang hangat diperbincangkan tentang Pemilihan Kepada Daerah oleh DPRD. Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti. Lahirnya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengawali babakan baru sistem pemerintahan daerah di Indonesia. UU ini disahkan untuk menjawab perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah.

Source: slideplayer.info

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b huruf c dan huruf d perlu. Dokumen Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam format PDF ini merupakan produk hukum yang disahkan pada tanggal 15 Oktober 2004 di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang ini dilakukan penyesuaian melalui. Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah terjadi perubahan terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi tentang calon perseorangan.

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kepada Dewan. Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa. 32 tahun 2004 merupakan Undang-Undang UU yang mengatur secara gamblang tentang Pemerintahan Daerah Perda. Penjelasan atas undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang.

1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9 Jakarta Pusat 10710 Fax.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b huruf c dan huruf d perlu. UU ini disahkan untuk menjawab perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9 Jakarta Pusat 10710 Fax. 072- 073 PUU-II2004 Pasal 57 ayat 1 sepanjang anak kalimat yang bertanggung jawab kepada DPRD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang.

Source: suweklopedia.blogspot.com

Terkait dengan UU ini saat ini sedang hangat diperbincangkan tentang Pemilihan Kepada Daerah oleh DPRD. Penjelasan atas undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang. 32 tahun 2004 merupakan Undang-Undang UU yang mengatur secara gamblang tentang Pemerintahan Daerah Perda. NOMOR 32 TAHUN 2004. Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa.

Lahirnya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengawali babakan baru sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Terkait dengan UU ini saat ini sedang hangat diperbincangkan tentang Pemilihan Kepada Daerah oleh DPRD. Berdasarkan uu no 32 tahun 2004 pasal 1 angka 5 memberikan definisi otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan. Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah terjadi perubahan terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi tentang calon perseorangan.

Terkait dengan UU ini saat ini sedang hangat diperbincangkan tentang Pemilihan Kepada Daerah oleh DPRD.

Yang dalam UU ini mengatur tentang pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Penjelasan Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 0800 - 1600 WIB Navigation. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah belum diatur mengenai pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang.

Source: slideplayer.info

NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. Senin - Jumat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lebih memperinci dalam pasal masing-masing. Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa.

Source: slidetodoc.com

NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemerintahan daerah yang mengatur dan. Terkait dengan UU ini saat ini sedang hangat diperbincangkan tentang Pemilihan Kepada Daerah oleh DPRD. Dari ketentuan mengenai kedudukan DPRD UU No32 tahun 2004 tersebut maka DPRD tidak lagi sebagai lembaga legislatif daerah tapi berkedudukan sebagi lembaga atau unsur dari pemerintahan daerah.

Source: shopee.co.id

Undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU No. Terkait dengan UU ini saat ini sedang hangat diperbincangkan tentang Pemilihan Kepada Daerah oleh DPRD.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam Undang Nomor 23 Tahun 2014 pembentukan perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah pasal 236 ayat 2. Yang dalam UU ini mengatur tentang pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Penjelasan Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dokumen Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam format PDF ini merupakan produk hukum yang disahkan pada tanggal 15 Oktober 2004 di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang ini dilakukan penyesuaian melalui. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemerintahan daerah yang.

Source: docplayer.info

NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. 0800 - 1600 WIB Navigation. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9 Jakarta Pusat 10710 Fax. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU No. Terkait dengan UU ini saat ini sedang hangat diperbincangkan tentang Pemilihan Kepada Daerah oleh DPRD.

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat.

1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9 Jakarta Pusat 10710 Fax. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemerintahan daerah yang mengatur dan. Senin - Jumat. Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah terjadi perubahan terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi tentang calon perseorangan.

Source: yumpu.com

Dalam Undang- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama DPRD pasal 136 ayat 1. Yang dalam UU ini mengatur tentang pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kepada Dewan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.

Source: slideshare.net

Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa. 32 tahun 2004 merupakan Undang-Undang UU yang mengatur secara gamblang tentang Pemerintahan Daerah Perda. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lebih memperinci dalam pasal masing-masing.

Source: kompaspedia.kompas.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b huruf c dan huruf d perlu. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah belum diatur mengenai pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang. NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH I.

Dokumen Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam format PDF ini merupakan produk hukum yang disahkan pada tanggal 15 Oktober 2004 di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang ini dilakukan penyesuaian melalui.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. 0800 - 1600 WIB Navigation. Penjelasan atas undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang.

Source: shopee.co.id

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemerintahan daerah yang mengatur dan. Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kepada Dewan. Dalam Undang- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama DPRD pasal 136 ayat 1. Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah terjadi perubahan terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi tentang calon perseorangan. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU No.

32 tahun 2004 merupakan Undang-Undang UU yang mengatur secara gamblang tentang Pemerintahan Daerah Perda.

Berdasarkan uu no 32 tahun 2004 pasal 1 angka 5 memberikan definisi otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan. Senin - Jumat. Dalam Undang- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama DPRD pasal 136 ayat 1. Terkait dengan UU ini saat ini sedang hangat diperbincangkan tentang Pemilihan Kepada Daerah oleh DPRD.

Source: docplayer.info

Yang dalam UU ini mengatur tentang pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. 32 tahun 2004 merupakan Undang-Undang UU yang mengatur secara gamblang tentang Pemerintahan Daerah Perda. NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9 Jakarta Pusat 10710 Fax.

Source: jogloabang.com

072- 073 PUU-II2004 Pasal 57 ayat 1 sepanjang anak kalimat yang bertanggung jawab kepada DPRD. Lahirnya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengawali babakan baru sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Senin - Jumat. Dalam Undang- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama DPRD pasal 136 ayat 1. Terkait dengan UU ini saat ini sedang hangat diperbincangkan tentang Pemilihan Kepada Daerah oleh DPRD.

Source: slideplayer.info

Lahirnya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengawali babakan baru sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Penjelasan Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus. Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kepada Dewan.

Situs ini adalah komunitas terbuka bagi pengguna untuk berbagi apa yang mereka cari di internet, semua konten atau gambar di situs web ini hanya untuk penggunaan pribadi, sangat dilarang untuk menggunakan artikel ini untuk tujuan komersial, jika Anda adalah penulisnya dan menemukan gambar ini dibagikan tanpa izin Anda, silakan ajukan laporan DMCA kepada Kami.

Jika Anda menemukan situs ini lengkap, tolong dukung kami dengan membagikan postingan ini ke akun media sosial seperti Facebook, Instagram dan sebagainya atau bisa juga bookmark halaman blog ini dengan judul uu nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dengan menggunakan Ctrl + D untuk perangkat laptop dengan sistem operasi Windows atau Command + D untuk laptop dengan sistem operasi Apple. Jika Anda menggunakan smartphone, Anda juga dapat menggunakan menu laci dari browser yang Anda gunakan. Baik itu sistem operasi Windows, Mac, iOS, atau Android, Anda tetap dapat menandai situs web ini.