Uu no 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan.
Jika kamu sedang mencari artikel uu no 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan terbaru, berarti kamu telah berada di blog yang tepat. Yuk langsung aja kita simak penjelasan uu no 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan berikut ini.
Bahan Uu Ormas Pa Bachtiar Cianjur 25 Sept 2013 From slideshare.net
Pemantauan media online ini dilakukan dari rentang 2 Juli 2016 hingga 2 Juli 2017. Bahwa kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh. Saya umur 40 tahun 9 bulan sering sosialisasi UU No. Pada tahun keempat ini KKB melakukan Monev Implementasi UU Ormas dengan cara melakukan pemantauan media online baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal.
UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan - Cipta Desa.
Undang-undang UU TENTANG Organisasi Kemasyarakatan. Sistematika Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1BAB II Asas Ciri dan Sifat Pasal 2 Pasal 4BAB III Tujuan Fungsi dan Ruang Lingkup Pasal 5 Pasal 8BAB IV Pendirian Pasal 9 Pasal 14BAB V Pendaftaran Pasal 15 Pasal 19BAB VI Hak dan Kewajiban Pasal. Organisasi Kemasyarakatan diatur dengan UU 17 tahun 2013 tentang Ormas. Dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang UU Nomor. Niaga Hoster Web hosting Indonesia terbaik beli domain hosting cloud vps wordpress.
Source: jogloabang.com
Dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang UU Nomor. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430 diubah sebagai berikut. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan 1 UUD 1945 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdata 3 Staatsblad Stb 1870-64 tentang. UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan - Cipta Desa. Pemantauan media online baik nasional maupun lokal terkait implementasi UU No.
17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal.
Kedua melihat peristiwa-peristiwa yang bertentangan dengan prinsip jaminan. UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan - Cipta Desa. Pada tahun keempat ini KKB melakukan Monev Implementasi UU Ormas dengan cara melakukan pemantauan media online baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan dengan rahmat tuhan yang maha esa.
Source: ini.id
About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Pertama melihat isu-isu terkini dalam kerangka kebebasan berserikat. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430 diubah sebagai berikut. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Jakarta Senin 10072017.
Source: id.pinterest.com
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang bisa Anda download secara gratis dalam web ini. Pada tahun keempat ini KKB melakukan Monev Implementasi UU Ormas dengan cara melakukan pemantauan media online baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Pemantauan media online ini dilakukan dari rentang 2 Juli 2016 hingga 2 Juli 2017. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendelegasikan pengaturan lebih lanjut Pasal 19 mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan Ormas Pasal 40 ayat 7 mengenai pemberdayaan Ormas Pasal 42 ayat 3 mengenai Sistem Informasi Ormas Pasal 50 mengenai perizinan tim perizinan dan pengesahan Ormas yang.
Source: slidetodoc.com
Organisasi Kemasyarakatan Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi kehendak kebutuhan kepentingan kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik. Pemantauan media online ini dilakukan dari rentang 2 Juli 2016 hingga 2 Juli 2017. Dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang UU Nomor. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.
NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. Dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang UU Nomor. Niaga Hoster Web hosting Indonesia terbaik beli domain hosting cloud vps wordpress. UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan - Cipta Desa.
Pemantauan media online ini memiliki empat tujuan.
Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK. Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang bisa Anda download secara gratis dalam web ini. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan 1 UUD 1945 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdata 3 Staatsblad Stb 1870-64 tentang. Perubahan itu mendesak untuk segera dilakukan karena UU sebelumnya belum mengatur secara komprehensif mengenai. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Jakarta Senin 10072017.
Source: slideplayer.info
Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perppu Nomor. NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. Dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang UU Nomor. Organisasi Kemasyarakatan diatur dengan UU 17 tahun 2013 tentang Ormas. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal.
17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal. Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan UU No17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Studi Kasus di Kota Pontianak Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan Dimas Prayoga S. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal. No116 2013 HAK ASASI MANUSIA.
Bahwa kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh.
Bahwa kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang ORGANISASI KEMASYARAKATAN. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN.
Source: jogloabang.com
17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pada tahun keempat ini KKB melakukan Monev Implementasi UU Ormas dengan cara melakukan pemantauan media online baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Pertama melihat isu-isu terkini dalam kerangka kebebasan berserikat. Dokumen 1 Naskah Akademik RUU Ormas September 2011 2 Naskah UU No.
Source: slidetodoc.com
40 tahun 2009 tentang Kepemudaan dari organisasi ke organisasi pemudatrainer kepemimpinan tingkat lanjut berdagang beras merah organik beras hitam organik beras coklat organik konsultan teknik menulis ilmiah populer konsultan desa ekowisata penulis kuliner kreatif sebagainya email. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Jakarta Senin 10072017. Pemantauan media online ini memiliki empat tujuan.
Source: beritasatu.com
40 tahun 2009 tentang Kepemudaan dari organisasi ke organisasi pemudatrainer kepemimpinan tingkat lanjut berdagang beras merah organik beras hitam organik beras coklat organik konsultan teknik menulis ilmiah populer konsultan desa ekowisata penulis kuliner kreatif sebagainya email. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendelegasikan pengaturan lebih lanjut Pasal 19 mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan Ormas Pasal 40 ayat 7 mengenai pemberdayaan Ormas Pasal 42 ayat 3 mengenai Sistem Informasi Ormas Pasal 50 mengenai perizinan tim perizinan dan pengesahan Ormas yang. Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK.
UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan - Cipta Desa.
Sistematika Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1BAB II Asas Ciri dan Sifat Pasal 2 Pasal 4BAB III Tujuan Fungsi dan Ruang Lingkup Pasal 5 Pasal 8BAB IV Pendirian Pasal 9 Pasal 14BAB V Pendaftaran Pasal 15 Pasal 19BAB VI Hak dan Kewajiban Pasal. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perppu Nomor. Pemantauan media online ini memiliki empat tujuan. Pemantauan media online baik nasional maupun lokal terkait implementasi UU No.
Source: slidetodoc.com
Perubahan itu mendesak untuk segera dilakukan karena UU sebelumnya belum mengatur secara komprehensif mengenai. NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. Organisasi Kemasyarakatan diatur dengan UU 17 tahun 2013 tentang Ormas. Saya umur 40 tahun 9 bulan sering sosialisasi UU No. UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan - Cipta Desa.
Undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan dengan rahmat tuhan yang maha esa.
Dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang UU Nomor. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang ORGANISASI KEMASYARAKATAN. Dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang UU Nomor. Niaga Hoster Web hosting Indonesia terbaik beli domain hosting cloud vps wordpress.
Source: pinterest.com
Perubahan itu mendesak untuk segera dilakukan karena UU sebelumnya belum mengatur secara komprehensif mengenai. NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan dari organisasi ke organisasi pemudatrainer kepemimpinan tingkat lanjut berdagang beras merah organik beras hitam organik beras coklat organik konsultan teknik menulis ilmiah populer konsultan desa ekowisata penulis kuliner kreatif sebagainya email. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan selama empat tahun ini.
Source: slideplayer.info
Pertama melihat isu-isu terkini dalam kerangka kebebasan berserikat. UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan - Cipta Desa. Pada tahun keempat ini KKB melakukan Monev Implementasi UU Ormas dengan cara melakukan pemantauan media online baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430 diubah sebagai berikut.
Source: liputanislam.com
17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal. Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang bisa Anda download secara gratis dalam web ini. UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan - Cipta Desa. Sistematika Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1BAB II Asas Ciri dan Sifat Pasal 2 Pasal 4BAB III Tujuan Fungsi dan Ruang Lingkup Pasal 5 Pasal 8BAB IV Pendirian Pasal 9 Pasal 14BAB V Pendaftaran Pasal 15 Pasal 19BAB VI Hak dan Kewajiban Pasal.
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang bisa Anda download secara gratis dalam web ini.
17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan 1 UUD 1945 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdata 3 Staatsblad Stb 1870-64 tentang. Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendelegasikan pengaturan lebih lanjut Pasal 19 mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan Ormas Pasal 40 ayat 7 mengenai pemberdayaan Ormas Pasal 42 ayat 3 mengenai Sistem Informasi Ormas Pasal 50 mengenai perizinan tim perizinan dan pengesahan Ormas yang. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal. Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang bisa Anda download secara gratis dalam web ini.
Source: slideplayer.info
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perppu Nomor. Pertama melihat isu-isu terkini dalam kerangka kebebasan berserikat. Dokumen 1 Naskah Akademik RUU Ormas September 2011 2 Naskah UU No. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendelegasikan pengaturan lebih lanjut Pasal 19 mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan Ormas Pasal 40 ayat 7 mengenai pemberdayaan Ormas Pasal 42 ayat 3 mengenai Sistem Informasi Ormas Pasal 50 mengenai perizinan tim perizinan dan pengesahan Ormas yang.
Undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan dengan rahmat tuhan yang maha esa.
17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal. Undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan dengan rahmat tuhan yang maha esa. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan selama empat tahun ini. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Jakarta Senin 10072017.
Source: slidetodoc.com
Organisasi Kemasyarakatan Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi kehendak kebutuhan kepentingan kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik. Pada tahun keempat ini KKB melakukan Monev Implementasi UU Ormas dengan cara melakukan pemantauan media online baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Organisasi Kemasyarakatan Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi kehendak kebutuhan kepentingan kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik. Saya umur 40 tahun 9 bulan sering sosialisasi UU No. Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan UU No17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Studi Kasus di Kota Pontianak Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan Dimas Prayoga S.
Source: seputartangsel.pikiran-rakyat.com
Kedua melihat peristiwa-peristiwa yang bertentangan dengan prinsip jaminan. Undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan dengan rahmat tuhan yang maha esa. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang ORGANISASI KEMASYARAKATAN. Undang-undang UU TENTANG Organisasi Kemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendelegasikan pengaturan lebih lanjut Pasal 19 mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan Ormas Pasal 40 ayat 7 mengenai pemberdayaan Ormas Pasal 42 ayat 3 mengenai Sistem Informasi Ormas Pasal 50 mengenai perizinan tim perizinan dan pengesahan Ormas yang.
Source: slideshare.net
Pertama melihat isu-isu terkini dalam kerangka kebebasan berserikat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendelegasikan pengaturan lebih lanjut Pasal 19 mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan Ormas Pasal 40 ayat 7 mengenai pemberdayaan Ormas Pasal 42 ayat 3 mengenai Sistem Informasi Ormas Pasal 50 mengenai perizinan tim perizinan dan pengesahan Ormas yang. Pertama melihat isu-isu terkini dalam kerangka kebebasan berserikat. Bahwa kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh. Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan UU No17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Studi Kasus di Kota Pontianak Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan Dimas Prayoga S.
Situs ini adalah komunitas terbuka bagi pengguna untuk mencurahkan apa yang mereka cari di internet, semua konten atau gambar di situs web ini hanya untuk penggunaan pribadi, sangat dilarang untuk menggunakan artikel ini untuk tujuan komersial, jika Anda adalah penulisnya dan menemukan gambar ini dibagikan tanpa izin Anda, silakan ajukan laporan DMCA kepada Kami.
Jika Anda menemukan situs ini baik, tolong dukung kami dengan membagikan postingan ini ke akun media sosial seperti Facebook, Instagram dan sebagainya atau bisa juga simpan halaman blog ini dengan judul uu no 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan dengan menggunakan Ctrl + D untuk perangkat laptop dengan sistem operasi Windows atau Command + D untuk laptop dengan sistem operasi Apple. Jika Anda menggunakan smartphone, Anda juga dapat menggunakan menu laci dari browser yang Anda gunakan. Baik itu sistem operasi Windows, Mac, iOS, atau Android, Anda tetap dapat menandai situs web ini.
