News .

Pasal 1 ayat 3 uud 1945 menyatakan bahwa

Written by Mimin Jan 24, 2021 · 12 min read
Pasal 1 ayat 3 uud 1945 menyatakan bahwa

Pasal 1 ayat 3 uud 1945 menyatakan bahwa.

Jika kamu sedang mencari artikel pasal 1 ayat 3 uud 1945 menyatakan bahwa terbaru, berarti kamu sudah berada di blog yang tepat. Yuk langsung aja kita simak pembahasan pasal 1 ayat 3 uud 1945 menyatakan bahwa berikut ini.

Pasal 1 Ayat 3 Uud 1945 Menyatakan Bahwa. Negara hukum rechtstaat dimaksud adalah negara yang menegakkan supermasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 merupakan salah satu pasal yang menjelaskan tentang identitas bangsa. Abstrak Menurut Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasar atas.

Pin Di Indonesia Pin Di Indonesia From pinterest.com

Kerajinan tangan dari stik es krim yang mudah Kegiatan ekonomi dan pemanfaatan potensi sumber daya alam Kisi kisi soal sd kelas 5 semester 1 Kementerian pendidikan dan kebudayaan direktorat jenderal pendidikan menengah Kerjasama indonesia dengan arab saudi di bidang politik Kelebihan dan kelemahan pancasila pada masa orde baru

Setelah melalui pembahasan selama 2 tahun pada amandemen tahap ke-3 pasal itu diubah menjadi kedaulatan rakyat adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 28H ayat 1 menyebutkan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan medapatkan lingkungan. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Isi Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 berbunyi. 1 BAB I PENDAHULUAN A. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan1.

Negara Indonesia adalah negara hukum. Sementara dalam perjalanan historisnya konsepsi negara hukum. Pasal 1 terdapat pada BAB I yaitu tentang Bentuk dan Kedaulatan. UU 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran merupakan salah satu produk berkonotasi dengan istilah pelayanan kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28H ayat 1 dan Pasal 34 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945.

Mengutip dari jurnal Pengadilan Militer Balikpapan pasal ini menjelaskan bahwa.

Ketuhanan yang Maha Esa 12. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa dan Negara yang tertib bersih makmur dan berkeadilan. Pasal 1 menjelaskan bahwa negara indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan1. UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pin Di Sejarahpedia Com Source: id.pinterest.com

1 Untuk adanya. 1Berdasarkan pasal 1 ayat 3UUD 1945 menyatakan bahwa negara indonesia berdasarkan atas. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Hal tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945 serta Pasal 1 ayat 2 UUD NRI yang menyatakan bahwa. Pasal 1 terdapat pada BAB I yaitu tentang Bentuk dan Kedaulatan.

Negara Indonesia adalah negara hukum.

Negara hukum rechtstaat dimaksud adalah negara yang menegakkan supermasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum rechtstaat dimaksud adalah negara yang menegakkan supermasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan. 1Berdasarkan pasal 1 ayat 3UUD 1945 menyatakan bahwa negara indonesia berdasarkan atas.

Pin Di Indonesia Source: pinterest.com

Uud 1945 dPancasila 2. Bab X pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan1. 1 BAB 1 PENDAHULUAN 11 Latar Belakang Sistem ketatanegaraan Indonesia berlandaskan pada paham kedaulatan rakyat dan negara hukum.

Undangan Aksi Mayday Mayday Kitasemuaadalahburuh Kemiskinan Ketimpangan Kebodohan Disebabkan Tidak Adanya Kuasa Kaum P Books Book Cover Comic Book Cover Source: fi.pinterest.com

Mengutip dari jurnal Pengadilan Militer Balikpapan pasal ini menjelaskan bahwa. Negara hukum rechtstaat dimaksud adalah negara yang menegakkan supermasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan1. Latar Belakang Penelitian Pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Mengutip dari jurnal Pengadilan Militer Balikpapan pasal ini menjelaskan bahwa.

Sekjen Badan Amil Zakat Nasional Jaja Jaelani Mengatakan Baznas Masih Menunggu Fatwa Dari Majelis Ulama Indonesia Soal Pengumpulan Perbankan Industri Kemacetan Source: id.pinterest.com

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Semula Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan rakyat adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Namun peran pemerintah ini tentunya harus diiringi dengan sikap masyarakat yang patuh terhadap ketentuan hukum. Uud 1945 dPancasila 2. Undang Undang Dasar UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1 2 3 Tentang Bentuk dan Kedaulatan. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan.

Abstrak Menurut Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

1 Untuk adanya suatu strafbaar feit itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang dimana. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 merupakan salah satu pasal yang menjelaskan tentang identitas bangsa. Bab X pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. UU 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran merupakan salah satu produk berkonotasi dengan istilah pelayanan kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28H ayat 1 dan Pasal 34 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945. State of law Pancasila Constitution 1945.

Pin En Ide Ide Untuk Rumah Source: id.pinterest.com

Negara hukum rechtstaat dimaksud adalah negara yang menegakkan supermasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan1. Mengutip Laporan Pimpinan MPRS tahun 1966-1972 disebutkan bahwa dalam negara kesatuan semua urusan negara tidak dibagi. Bentuk Negara Indonesia dalam Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945 Dikutip dari jurnal dengan judul Bentuk Negara Republik Indonesia Ditinjau Pengaturan Tentang Pemerintahan Daerah dalam Peraturan Perundang-undangan bentuk negara menjelaskan tanggung jawab setiap pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pasal 1 terdapat pada BAB I yaitu tentang Bentuk dan Kedaulatan. Bahwa pasal 28I ayat 3 UUD 1945 menyatakan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Negara Indonesia adalah negara hukum demikian disebut dalamnya Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. 1Berdasarkan pasal 1 ayat 3UUD 1945 menyatakan bahwa negara indonesia berdasarkan atas. Setelah melalui pembahasan selama 2 tahun pada amandemen tahap ke-3 pasal itu diubah menjadi kedaulatan rakyat adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan.

Mengutip Laporan Pimpinan MPRS tahun 1966-1972 disebutkan bahwa dalam negara kesatuan semua urusan negara tidak dibagi. UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Abstrak Menurut Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Latar Belakang Penelitian Pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Ahli Aturan Alat Bukti Elektronik Cegah Cyber Crime Konstitusi Pengacara Bencana Alam Source: id.pinterest.com

Undang Undang Dasar UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1 2 3 Tentang Bentuk dan Kedaulatan. Peraturan Pemerintah PP dan Keputusan Presiden Keppres dibuat untuk melaksanakan. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. 1 BAB 1 PENDAHULUAN 11 Latar Belakang Sistem ketatanegaraan Indonesia berlandaskan pada paham kedaulatan rakyat dan negara hukum.

Ketua Mpr Bambang Soesatyo Menyatakan Bahwa Undang Undang Dasar Uud 1945 Memberikan Kewenangan Kepada Pihaknya Untuk Mengubah Uud Di 2020 Pengikut Konstitusi Penuaan Source: pinterest.com

Negara hukum rechtstaat dimaksud adalah negara yang menegakkan supermasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 merupakan salah satu pasal yang menjelaskan tentang identitas bangsa. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Pasal 1 menjelaskan bahwa negara indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.

Sekjen Badan Amil Zakat Nasional Jaja Jaelani Mengatakan Baznas Masih Menunggu Fatwa Dari Majelis Ulama Indonesia Soal Pengumpulan Perbankan Industri Kemacetan Source: id.pinterest.com

Semula Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan rakyat adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Undang Undang Dasar UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1 2 3 Tentang Bentuk dan Kedaulatan. Setelah melalui pembahasan selama 2 tahun pada amandemen tahap ke-3 pasal itu diubah menjadi kedaulatan rakyat adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Semula Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan rakyat adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR.

Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan1. Undang Undang Dasar UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1 2 3 Tentang Bentuk dan Kedaulatan. Mengutip dari jurnal Pengadilan Militer Balikpapan pasal ini menjelaskan bahwa. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.

Pin Di Indonesia Source: pinterest.com

UU 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran merupakan salah satu produk berkonotasi dengan istilah pelayanan kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28H ayat 1 dan Pasal 34 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945. 1 Untuk adanya suatu strafbaar feit itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang dimana. Undang Undang Dasar UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1 2 3 Tentang Bentuk dan Kedaulatan. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa dan Negara yang tertib bersih makmur dan berkeadilan. Negara hukum rechtstaat dimaksud adalah negara yang menegakkan supermasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan.

1Berdasarkan pasal 1 ayat 3UUD 1945 menyatakan bahwa negara indonesia berdasarkan atas.

Dimana kedaulatannya berada ditangan rakyat serta semua aspek diatur oleh hukum yang berlaku. Negara indonesia menganut paham demokrasiLembaga yang bertugas menjalankan kedaulatan rakyat adalah. Bahwa pasal 28I ayat 3 UUD 1945 menyatakan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Semula Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan rakyat adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR.

Pin Di Indonesia Source: pinterest.com

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa dan Negara yang tertib bersih makmur dan berkeadilan. Adanya ketentuan tersebut dalam Undang-undang Dasar 1945 menyebabkan pasal 39 ayat 1 huruf C UU Bangunan Gedung ini bertentangan dengan UUD 1945 karena beberapa rumah ibadah yang ada dibangun di atas tanah. 1 BAB I PENDAHULUAN A. 1 Untuk adanya.

Sekjen Badan Amil Zakat Nasional Jaja Jaelani Mengatakan Baznas Masih Menunggu Fatwa Dari Majelis Ulama Indonesia Soal Pengumpulan Perbankan Industri Kemacetan Source: id.pinterest.com

1 BAB 1 PENDAHULUAN 11 Latar Belakang Sistem ketatanegaraan Indonesia berlandaskan pada paham kedaulatan rakyat dan negara hukum. 1Berdasarkan pasal 1 ayat 3UUD 1945 menyatakan bahwa negara indonesia berdasarkan atas. State of law Pancasila Constitution 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum demikian disebut dalamnya Pasal 1 ayat 3 UUD 1945.

Tahun 2020 Menjadi Tahun Yang Penuh Makna Dan Cerita Bagi Technise Hoogeschool Te Bandung Atau Yang Sekarang Dikenal Dengan Nama Institu Budaya Pedesaan Cerita Source: id.pinterest.com

UU 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran merupakan salah satu produk berkonotasi dengan istilah pelayanan kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28H ayat 1 dan Pasal 34 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945. Peraturan Pemerintah PP dan Keputusan Presiden Keppres dibuat untuk melaksanakan. Ketuhanan yang Maha Esa 12. Namun peran pemerintah ini tentunya harus diiringi dengan sikap masyarakat yang patuh terhadap ketentuan hukum.

1 BAB 1 PENDAHULUAN 11 Latar Belakang Sistem ketatanegaraan Indonesia berlandaskan pada paham kedaulatan rakyat dan negara hukum.

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Negara indonesia menganut paham demokrasiLembaga yang bertugas menjalankan kedaulatan rakyat adalah. Setelah melalui pembahasan selama 2 tahun pada amandemen tahap ke-3 pasal itu diubah menjadi kedaulatan rakyat adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. State of law Pancasila Constitution 1945. Di awal penyajiannya dalam debat itu Widjojo Nitisastro menyatakan adanya ketidaktegasan akan Ayat 1 Pasal 33 UUD 1945 kemudian mempertanyakannya apakah ketidaktegasan ini disebabkan oleh kontradiksi inheren yang dikandungnya karena masih mengakui adanya perusahaan swasta yang mengemban semangat liberalisme di samping perusahaan negara dan koperasi ataukah karena.

Dulu Orang Orang Pada Zaman Romawi Kuno Belum Menemukan Sistem Bilangan Desimal Sehingga Mereka Melakukan Perhitungan Untuk Dover Publications Orang Instagram Source: id.pinterest.com

Latar Belakang Penelitian Pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Bentuk Negara Indonesia dalam Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945 Dikutip dari jurnal dengan judul Bentuk Negara Republik Indonesia Ditinjau Pengaturan Tentang Pemerintahan Daerah dalam Peraturan Perundang-undangan bentuk negara menjelaskan tanggung jawab setiap pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pasal 1 menjelaskan bahwa negara indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Mengutip Laporan Pimpinan MPRS tahun 1966-1972 disebutkan bahwa dalam negara kesatuan semua urusan negara tidak dibagi.

1 BAB 1 PENDAHULUAN 11 Latar Belakang Sistem ketatanegaraan Indonesia berlandaskan pada paham kedaulatan rakyat dan negara hukum.

Semula Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan rakyat adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Mengutip dari jurnal Pengadilan Militer Balikpapan pasal ini menjelaskan bahwa. 1 BAB I PENDAHULUAN A. 1 Untuk adanya.

Pin Di Indonesia Source: pinterest.com

Mengutip dari jurnal Pengadilan Militer Balikpapan pasal ini menjelaskan bahwa. Mengutip Laporan Pimpinan MPRS tahun 1966-1972 disebutkan bahwa dalam negara kesatuan semua urusan negara tidak dibagi. Sementara dalam perjalanan historisnya konsepsi negara hukum. Bentuk Negara Indonesia dalam Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945 Dikutip dari jurnal dengan judul Bentuk Negara Republik Indonesia Ditinjau Pengaturan Tentang Pemerintahan Daerah dalam Peraturan Perundang-undangan bentuk negara menjelaskan tanggung jawab setiap pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun peran pemerintah ini tentunya harus diiringi dengan sikap masyarakat yang patuh terhadap ketentuan hukum.

Sekjen Badan Amil Zakat Nasional Jaja Jaelani Mengatakan Baznas Masih Menunggu Fatwa Dari Majelis Ulama Indonesia Soal Pengumpulan Perbankan Industri Kemacetan Source: id.pinterest.com

Negara Indonesia adalah negara hukum demikian disebut dalamnya Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Negara indonesia menganut paham demokrasiLembaga yang bertugas menjalankan kedaulatan rakyat adalah. Abstrak Menurut Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Mengutip Laporan Pimpinan MPRS tahun 1966-1972 disebutkan bahwa dalam negara kesatuan semua urusan negara tidak dibagi. Bab X pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

6 Agama Di Indonesia Yang Resmi Dan Diakui Lengkap Sejarah Masuknya Agama Sejarah Buddha Source: id.pinterest.com

Negara indonesia menganut paham demokrasiLembaga yang bertugas menjalankan kedaulatan rakyat adalah. Bentuk Negara Indonesia dalam Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945 Dikutip dari jurnal dengan judul Bentuk Negara Republik Indonesia Ditinjau Pengaturan Tentang Pemerintahan Daerah dalam Peraturan Perundang-undangan bentuk negara menjelaskan tanggung jawab setiap pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ketuhanan yang Maha Esa 12. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.

Situs ini adalah komunitas terbuka bagi pengguna untuk mencurahkan apa yang mereka cari di internet, semua konten atau gambar di situs web ini hanya untuk penggunaan pribadi, sangat dilarang untuk menggunakan artikel ini untuk tujuan komersial, jika Anda adalah penulisnya dan menemukan gambar ini dibagikan tanpa izin Anda, silakan ajukan laporan DMCA kepada Kami.

Jika Anda menemukan situs ini bermanfaat, tolong dukung kami dengan membagikan postingan ini ke akun media sosial seperti Facebook, Instagram dan sebagainya atau bisa juga bookmark halaman blog ini dengan judul pasal 1 ayat 3 uud 1945 menyatakan bahwa dengan menggunakan Ctrl + D untuk perangkat laptop dengan sistem operasi Windows atau Command + D untuk laptop dengan sistem operasi Apple. Jika Anda menggunakan smartphone, Anda juga dapat menggunakan menu laci dari browser yang Anda gunakan. Baik itu sistem operasi Windows, Mac, iOS, atau Android, Anda tetap dapat menandai situs web ini.